TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan DPR, Ribka Tjiptaning akan meminta klarifikasi ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait pelarangan edar bagi merk mie instan asal Indonesia. "Kalau memang ditemukan di sana mengandung zat terlarang, BPOM harus menjelaskan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/10).
Translate
Postingan Populer
-
PAREPARE -- PT Askes menggelar medical check up dan pap smear gratis bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Par... -
SURABAYA - Ancaman penurunan kasta atau tipe RSUD dr Soewandhie dari B menjadi C kian mendekati kenyataan. Kondisi ini seiring dengan pem...
-
Jamaah haji Indonesia mulai berdatangan di Jeddah, Arab Saudi, Senin petang (12/10), dimulai dari kelompok terbang Makassar, disusul Banja...
-
PONTIANAK, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih melakukan grand launching program internship dokter di Pendopo Istana ...
-
Bandung, CyberNews. Semenanjung Muria, Jepara tetap masuk dalam daftar calon tapak yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan PLTN di Indo... -
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia akan menyediakan ahli radiologi untuk membantu upaya pembebasan tiga anak Indonesia yang seja...
-
MEDAN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan mulai menjalankan program jaminan persalinan (Jampersal) gratis. Direktur Utama ... -
BANYAK bayi yang tak mendapat kesempatan air susu ibu (ASI) eksklusif hingga usia 24 bulan. Sebab, ibu-ibu mereka mungkin harus membagi ... -
MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara melalui Komisi E bidang Kesejaheraan dan Sosial saat ini tengah berupaya mem...
0 komentar:
Posting Komentar