Menurut Wakil Ketua Pansus Raperda Penanggulangan HIV/AIDS, Arief Budiono, semua itu diperlukan dalam rangka bagian dari usaha memutuskan mata rantai penularan HIV/AIDS. ''Saat ini penularan HIV/AIDS bukan lagi hanya terjadi para kelompok orang yang beresiko tinggi, namun juga sudah banyak terjadi di kalangan orang-orang yang berisiko tinggi,'' tutur Arief, Jumat, di sela acara public hearing raperda ini di gedung DPRD.
Saat ini, menurut Kasie Pemberantasan Penyakit, di Dinas Kesehatan DI Yogyakarta, Ahmad Hadi, mengatakan setiap tahunnya pemerintah daerah mengeluarkan dana sekitar Rp 400-700 juta berkaitan dengan program penanggulangan HIV/AIDS di provinsi ini. Sedangnya biaya tes, biaya program dukungan serta pengobatan selama ini masih bergantung dari dana hibah negara-negara maju yang disalurkan melalui program Global Fund.
Menurut dia, di DIY saat ini diketahu terdapat 1.208 penderita HIV/AIDS, yang 568 orang diantaranya sudah harus menjalankan program pengobatan dengan antivirus. Dijelaskannya, unit cost pelayanan seseorang HIV/AIDS berkisar Rp 1,3-1,6 juta per bulan. Ia mendukung bila memang ada rencana bahwa nantinya penderita HIV/AIDS juga akan tercover melalui program Jaminan Kesehatan Semesta Pemprov DIY.
Menurutnya, adanya dukungan dana ini tentunya akan memperkuat usaha-usaha untuk memutuskan mata rantai penularan HIV/AIDS yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. ''Tentunya berapa jumlah yang bisa tercover saat itu juga akan sangat tergantung pada kemampuan pendanaannya,'' tutur Ahmad.
Disebutkannya pula, bahwa saat ini HIV/AIDS bukan hanya berjangkit pada kelompok resiko tinggi, seperti para pelaku heteroseksual dan pengguna jarum suntik (penyalahgunaan narkoba).
0 komentar:
Posting Komentar