Share

Share |

Bapeten: Perlu Peningkatan Aspek Keselamatan Nuklir di Indonesia

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menekankan pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), industri dan kesehatan seiring pembangunan nasional, perlu diimbangi pula dengan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. .

IAEA Kembali Kaji 440 PLTN di Berbagai Negara

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) akan mengkaji ulang 440 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ada di berbagai negara, terkait kecelakaan reaktor nuklir Fukushima Jepang maret lalu. .

Semenanjung Muria Tetap Dipertahankan

Semenanjung Muria, Jepara tetap masuk dalam daftar calon tapak yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan PLTN di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Dr Hudi Hastowo di Gedung Pakuan Bandung .

Peredaran Uranium Belum Terkontrol

Uranium, bahan bakar nuklir, sebagai produk ikutan hasil tambang, terutama pada timah, belum terkontrol. Keberadaan uranium di tambang-tambang timah, seperti Bangka Belitung, tidak diperhitungkan. .

Dalam Tubuh Erik Masih Ada Empat Benda Tajam

Setelah dilakukan rontgen ulang, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang memastikan jika di dalam tubuh Erik Nuriana (14 bulan), masih bersarang empat jarum masing-masing sepanjang 4 cm. Benda tajam tersebut tertanam pada paha kiri, dekat kantong kemih, di bawah pusar, dan di bawah paru-paru. .

"Selamat Datang di http://purwanti-radiologisinjai.blogspot.com, di webside ini kami akan memberikan berita terkini seputar kesehatan, pengetahuan dan teknologi "

Senin, 12 Desember 2011

Sinar X untuk Identifikasi Cagar Budaya


Perkembangan ilmu pengetahuan semacam radiografi mulai menunjukkan eksistensinya. Ini terbukti dengan pemanfaatan radiografi yang sebelumnya digunakan untuk bidang kesehatan (radiologi) kini beralih fungsi.
“Akhirnya terbantahkan juga. Sekarang, radiografi yang dikembangkan dengan bentuk sinar X atau X-ray, bisa digunakan untuk mengidentifikasi benda cagar budaya,” jelas peneliti radiografi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Soegardo Indra Praptono BSc SE dikonfirmasi atas penelitiannya, Jumat (18/11).
Menurutnya, pengembangan dunia radiografi yang pemanfaatan Sinar X-nya untuk benda cagar budaya yang adalah cara baru dalam dunia arkeologi. Ia juga mengatakan, era baru dalam dunia radiografi dan arkeologi adalah menggunakan X-ray untuk identifikasi benda cagar budaya. “Dan ini sudah saya lakukan pada 16 Februari 2011 lalu. Saya gunakan untuk meneliti arca Hindu-Buddha ‘Maha Nandi’ yang terbuat dari logam mulia,” ungkapnya.
Lebih runtut dijelaskan, pemanfaatan X-ray untuk cagar budaya itu juga dilakukan oleh peneliti dari Mesir. Peneliti negeri pyramid itu memanfaatkan teknologi Sinar X tersebut untuk mengidentifikasi mumi. “Itu dipublikasikan pada 3 November 2011,” kata penasihat Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) itu. “Jadi, Indonesia adalah yang pertama di dunia memanfaatkan Sinar X untuk identifikasi cagar budaya,” sambungnya.
Meski demikian, dosen luar biasa D3 Radiologi FK Unair/RSUD dr Soetomo Surabaya itu mengatakan, jika peneliti Mesir menggunakan Sinar X untuk identifikasi mumi, dirinya memanfaatkan Sinar X untuk mengidentifikasi benda purbakala. “Apalagi yang kami identifikasi ini terbuat dari logam mulia. Yang pasti, radiografi yang dulu dimanfaatkan dunia kesehatan, ternyata bisa juga untuk identifikasi benda cagar budaya,” kata radiografer senior ini.
Lebih jauh dijelaskan, hasil penelitian X-Ray yang berbasis teknologi digital terhadap arca ‘Maha Nandi’ ditemukan adanya relic atau semacam benda suci. Dari teknologi Sinar X tersebut diketahui relic yang ada di dalam tubuh lembu wahana Dewa Syiwa yang terbuat dari logam mulia itu memiliki nomer atom lebih tinggi dari perunggu. “Relic itu ‘dimasukkan’ dengan mantra. Didalamnya juga ada tulisan sansekerta kuno,” tuturnya


Air Radiasi Jepang Bocor ke Samudera Pasifik



Puluhan ton air beradiasi berhasil menembus tembok penampung di instalasi reaktor nuklir Fukushima, Jepang, dan mengalir ke perairan yang terhubung dengan Samudera Pasifik. Sebuah retakan pada tembok diduga yang mengalirkan air tersebut ke luar dari instalasi.

Menurut perusahaan Tokyo Electric Power (Tepco) dilansir dari The Guardian, Senin 5 Desember 2011, air beradiasi yang bocor berbobot sekitar 45 ton. Air ini ditampung di bangunan beton yang berfungsi untuk membersihkan radiasi yang terkandung di dalam air. Selanjutnya, air ini nantinya akan digunakan untuk mendinginkan reaktor di tiga unit yang masih rusak.

Mengatasi bocoran lebih parah, petugas Tepco menumpuk kantung pasir di sekitar tembok penampungan. Namun, disinyalir air bocoran telah mencapai Samudera Pasifik yang jaraknya hanya sekitar 600 meter dari lokasi.

Menurut para ahli, air yang bocor mengandung bahan radiasi strontium-90 berkadar tinggi, yang jika tertelan dapat mengakibatkan kanker tulang. Menurut kantor berita NHK, air tersebut mengandung 130.000 becquerel per kubik sentimeter strontium yang dapat bertahan hingga 29 tahun.

Sebelumnya kemarin, pekerjaan dihentikan setelah ditemukannya genanangan air mengandung radiasi gamma sebesar 1,8 millisieverts per jamnya. Kebocoran air radiasi menuju laut ini membenarkan temuan Institute Perlindungan Radiologi dan Keamanan Nuklir Prancis Oktober lalu yang mengatakan reaktor Fukushima menyumbang polusi radioaktif yang sangat besar ke laut.

Sementara itu, proses pengendalian radiasi masih terus dilakukan reaktor Fukushima. Sebelumnya, beberapa reaktor di instalasi ini rusak setelah diguncang gempa dan diterpa tsunami. Ratusan ribu orang dalam radius 30 km dari lokasi terpaksa diungsikan saat radiasi meninggi.

Source : http://dunia.vivanews.com/

Kamis, 27 Oktober 2011

Pengertian Radiologi

Radiologi adalah suatu ilmu tentang penggunaan sumber sinar pengion dan bukan pengion, gelombang suara dan magnet untuk imaging diagnostik dan terapi.
Dari pengertian itu, bidang-bidang yang termasuk dalam radiologi adalah 1) Radiodiagnostik, yaitu cabang ilmu radiologi yang memanfaatkan sinar pengion ( Sinar X ) untuk membantu diagnosa dalam bentuk foto yang bisa di dokumentasikan. 2) Radioterapi, adalah salah satu regimen terapi untuk penyakit terutama keganasan ( kanker ) dengan menggunakan sinar pengion/radioaktif. 3) Kedokteran Nuklir, yaitu bidang kedokteran yang memanfaatkan materi radioaktif ( radioisotop ) untuk menegakkan diagnosis dan mengobati penderita serta mempelajari penyakit manusia. Bisa juga untuk pemeriksaan dinamika organ misalnya pemeriksaan fungsi jantung dan ginjal. 4) Ultrasonografi, adalah penggunaan gelombang suara frekuensi sangat tinggi / ultrasonik ( 3,5 – 5 MHz ) untuk membantu diagnosis. Ultrasound adalah gelombang suara dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Yang di gunakan dalam bidang kedokteran antara 1 – 10 MHz. 5) MRI ( Magnetic Resonance Imaging ), adalah teknik diagnosa yang memanfaatkan medan magnet dan gelombang frekuensi radio. Pemeriksaan ini tidak menimbulkan bahaya radiasi, hanya ada beberapa pasien dengan kondisi tertentu tidak di perkenankan memanfaatkan aplikasi ini. Keunggulan lain dari MRI adalah dapat di peroleh hasil gambar berupa penampang dari berbagai arah.

Nah bagi anda yang ingin mencoba atau tengah bimbang karena saran dokter untuk memanfaatkan salah satu bidang radiologi di atas demi mengetahui kelainan yang Anda rasakan, bertanyalah secara jelas dan detail setiap bentuk pemeriksaan yang akan di lakukan. Ini penting karena setiap bentuk pemeriksaan, baik yang menggunakan radiasi pengion, gelombang suara maupun magnet, memiliki persiapan, prosedur, metode dan mungkin juga efek samping bagi tubuh. Bertanyalah pada dokter Anda, atau minimal pekerja pada bidang radiologi.

Rabu, 29 Juni 2011

Bapeten: Perlu Peningkatan Aspek Keselamatan Nuklir di Indonesia



JAKARTA, (PRLM).- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menekankan pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), industri dan kesehatan seiring pembangunan nasional, perlu diimbangi pula dengan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.
“Keseimbangan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir sangat penting untuk mewujudkan peningkatan aspek keselamatan dan keamanan dalam rangka perkembangan nuklir di tanah air ”, kata Kepala Bapeten As Natio Lasman dalam acara Keselamatan Nuklir, di Gedung Bapeten, Jakarta, seperti dikutip Kominfo, Senin (27/6).
Natio menegaskan, Bapeten melakukan sistem pengawasan keselamatan nuklir melalui peraturan, perijinan, dan inpeksi, di mana ketiga sistem tersebut harus dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan tantangan kemajuan pemanfaatan tenaga nuklir.
Ketika ditanya bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi peristiwa Fukushima di Indonesia, ia menjelaskan Bapeten akan mengikuti pedoman kebijakan International Energy Agency (IEA). Hal ini diharapkan agar terciptanya keselamatan dan keamanan di negara ini.
Mengenai ke depan, menurutnya Bapeten dan IEA akan melakukan pengkajian tentang keselamatan nuklir di beberapa negara. Pengkajian ini sangat berguna untuk meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), kesadaran terhadap pengawasan dengan demikian nuklir dapat dioperasikan sesuai dengan dikehendaki semua.

IAEA Kembali Kaji 440 PLTN di Berbagai Negara


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) akan mengkaji ulang 440 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ada di berbagai negara, terkait kecelakaan reaktor nuklir Fukushima Jepang maret lalu.

"Kaji ulang (review) ini berkaitan dengan kemungkinan kecelakaan yang bisa terjadi di luar perkiraan seperti di Fukushima," kata Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) As Natio Lasman di sela Seminar Keselamatan Nuklir di Jakarta, Senin (27/6).

Yang akan dikaji ulang, lanjut dia, yakni standar keamanan nuklir internasional, peraturan keselamatan nuklir, penanganan kecelakaan, hingga kesiapsiagaan masyarakat di masing-masing negara dan diseminasi informasi nuklir. Kesepakatan kaji ulang tersebut dikemukakan dalam pertemuan IAEA yang dihadiri 63 negara dan 14 lembaga internasional seperti FAO, UNEP, IMO dan lain-lain di Wina Austria, beberapa hari lalu.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Hudi Hastowo, menambahkan, dari pertemuan lainnya lebih dari 120 PLTN di Eropa Barat akan diuji sistemnya (stress test) untuk menghindari dan mengantisipasi kejadian kecelakaan di luar perkiraan seperti di Fukushima. "Tiga negara seperti Jerman dan Italia memang akan menghentikan program PLTN-nya dan Swiss tidak akan mengganti PLTN-nya yang sudah waktunya di-shutdown," katanya.

Namun demikian, lanjut dia, puluhan negara lain tetap akan menjalankan program PLTN-nya, termasuk negara-negara di Eropa, Asia serta negara-negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan Malaysia pada 2021 berkomitmen akan memiliki PLTN-nya yang pertama dan yang kedua pada 2022.

"Demikian pula Thailand yang juga sedang bersiap membangun PLTN dan untuk memperoleh masukan tersebut mengundang badan regulasi nuklir di negara-negara sekitarnya termasuk Bapeten," katanya.

Dalam kesempatan itu, Hudi juga mengatakan, akan mulai melakukan studi tapak PLTN di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung tahun ini. Pasalnya, imbuh dia, dari berbagai studi sekunder kawasan Bangka sangat stabil menjadi tapak PLTN, ditambah adanya permintaan dari Pemda Babel sendiri.

Namun ditanya soal Semenanjung Muria, Jepara yang pernah direncanakan menjadi tapak PLTN serta telah dilakukan berbagai studinya, ia menegaskan, bahwa Jepara terlalu beresiko untuk sebuah investasi yang besar. "Investasi PLTN sangat besar, karena itu terlalu beresiko jika sampai dihentikan di tengah jalan karena ada penolakan," katanya

Rabu, 22 Juni 2011

Tiga Anak Indonesia Ditahan Australia, RI Sediakan Ahli Radiologi untuk Membebaskan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia akan menyediakan ahli radiologi untuk membantu upaya pembebasan tiga anak Indonesia yang sejak Januari ditahan di penjara Australia, kata Direktur Badan Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Tatang Budie Razak di Jakarta, Selasa. Menurut laporan koran Sydney Morning Herald, ketiga anak tersebut dimasukkan ke penjara untuk orang dewasa karena menurut pemindaian sinar X yang dipercaya bisa memperkirakan umur seseorang, ketiga anak tersebut dikategorikan sebagai orang dewasa.

"Anak-anak tersebut didampingi pengacara dari lembaga bantuan hukum Queensland. Perwakilan Indonesia mendampingi merka di setiap persidangan, dan saat ini kita sedang berupaya untuk mendatangkan dokter ahli radiologi untuk membaca ulang hasil pengujian dokter Australia sebelumnya," kata Tatang. Tatang mengatakan hal tersebut dilakukan mengingat hasil pengujian sinar X kemungkinan memiliki deviasi hingga dua tahun dan keakuratannya sangat tergantung pada kondisi lingkungan pertumbuhan anak.
Ose Lani (15), Ako Lani dan John Ndollu (16) ditangkap polisi di perairan Australia pada Januari 2011, saat mereka berada dalam perahu yang mengangkut imigran ilegal. Dikatakannya, Polisi Federal mengabaikan penilaian dari Departemen Imigrasi setempat yang menyatakan bahwa ketiga anak tersebut berumur di bawah 18 tahun dan menurut hukum federal harus dikembalikan ke kapal.
Sebaliknya, anak laki-laki yang diperkirakan berusia 15 dan 16 tahun tersebut menghadapi ancaman hukuman penjara lima tahun dalam penjara dewasa dengan keamanan ketat. Menurut laporan tersebut, saat ini terdapat 60 awak awak kapal asal Indonesia yang mengaku berumur di bawah 18 ditahan di penjara dewasa dan pusat-pusat penahanan imigrasi di Australia. Hal tersebut dilakukan setelah polisi setempat melakukan pemeriksaan pergelangan tangan menggunakan sinar X dan menyatakan mereka bukan anak-anak.
Pihak pengacara menentang kebijakan ini dengan mengutip beberapa penelitian dan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa metode menggunakan sinar X untuk menentukan umur seseorang sudah tidak bisa diandalkan lagi. "Ketiga anak laki-laki itu pergi memancing satu hari dan tidak pernah kembali. Kami pikir mereka telah hilang di laut," kata Albert Lani, ayah dari Ose Lani.
Albert menangis ketika Margaret Bocquet-Siek, seorang penerjemah sukarelawan meneleponnya dari Brisbane bulan lalu mengatakan putranya masih hidup. "Ayah ose menangis dengan lega ... anak itu baru berumur 14 tahun ketika ia hilang," kata Dr Bocquet-Siek.
Mark Plunkett, seorang pengacara dari Brisbane dan mitranya Tony Sheldon telah mengumpulkan keterangan tertulis di desa asal ketiga bocah itu yang membuktikan kalau mereka memang berumur dibawah 18 tahun. Namun jaksa mengatakan proses vrifikasi akan memakan waktu berbulan-bulan.

Selasa, 07 Juni 2011

Semenanjung Muria Tetap Dipertahankan


Bandung, CyberNews. Semenanjung Muria, Jepara tetap masuk dalam daftar calon tapak yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan PLTN di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Dr Hudi Hastowo  di Gedung Pakuan Bandung, Senin (30/5).
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan dalam bagian antisipasi kebutuhan energi melalui pembangunan banyak PLTN di masa mendatang. Selama ini, warga setempat menolak penetapan Muria dalam kaitan tersebut. Hudi berharap sikap itu dapat berubah di kemudian hari.
"Muria belum dicoret, kita masih membuka opsi suatu ketika kita butuh PLTN banyak, dan juga suatu ketika nanti kawan-kawan di sana sadar bahwa PLTN itu suatu opsi "menguntungkan"," ujarnya.
Dalam kaitan itu pula, BATAN bakal memulai studi atas tapak PLTN di Bangka Belitung pada 2011. Lokasi di sana dinilai memenuhi syarat pembangunan PLTN dari sisi stabilitas lahan, struktur geologi, tak jauh dari pengguna listrik terbesar di Jawa dan Sumatera, dan tingkat penerimaan masyarakat yang relatif bagus.
Selain itu, studi atas calon tapak PLTN lainnya juga masih berjalan yakni di Tanjung Bontang dan Pulau Panjang, Banten. Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), As Natio Lasman menyatakan pihaknya sejauh ini belum menerima aplikasi perizinan tapak PLTN di Indonesia.
Bapeten bertugas melakukan pemeriksaan atas pengajuan tersebut. Pemeriksaan itu dilengkapi kewenangan menentukan pemakaian penggunaan calon tapak sebagai pembangkit. "Kami bisa mengiyakan dan menidak-kan  suatu lokasi tapak, tapi BATAN kan masih studi. Kalau positif baru diajukan, tapi sejuh ini belum ada pengajuan aplikasinya termasuk Muria," katanya.
Atas kondisi termutakhir saat ini, Hudi Hastowo mengakui bahwa target operasional PLTN dalam rentang 2016-2019 sesuai UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dipastikan tidak akan tercapai. "Adanya kejadian di PLTN Fukushima, semua orang juga mengatakan PLTN tidak aman," ujarnya.

Peredaran Uranium Belum Terkontrol


JAKARTA, KOMPAS.com — Uranium, bahan bakar nuklir, sebagai produk ikutan hasil tambang, terutama pada timah, belum terkontrol. Keberadaan uranium di tambang-tambang timah, seperti Bangka Belitung, selama ini tidak diperhitungkan.
"Uranium hampir selalu ada di lokasi tambang timah," kata ahli nuklir yang pernah bekerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Iwan Kurniawan, Rabu (11/5/2011) di Jakarta. Hasil eksplorasi kandungan uranium di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat diperkirakan 53.000 ton.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) baru-baru ini mengingatkan, institusi yang berwenang dalam kegiatan ekspor material yang berpotensi mengandung uranium agar memilah dan meninggalkan kandungan uranium tersebut untuk tidak diekspor. Salah satu alasan adalah mencegah penyalahgunaan uranium untuk terorisme menggunakan nuklir.
"Pada periode 1970-an Perancis menemukan kandungan uranium di Kalan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat," kata Iwan. Ia terlibat di dalam Tim Logging Uranium di bawah Batan dan turut mengeksplorasi uranium di Kalan tahun 1983. "Sampai saat ini belum ada eksploitasi uranium di Kalan. Baru tahap eksplorasi saja," lanjut Iwan.
Mulai tahun 2014 diterapkan larangan ekspor bahan tambang dalam bentuk raw material (bahan tambang primer tidak terolah). Namun, saat ini peredarannya sulit dipantau karena masih banyak tambang liar

Dalam Tubuh Erik Masih Ada Empat Benda Tajam


SUBANG, (PRLM).- Setelah dilakukan rontgen ulang, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang memastikan jika di dalam tubuh Erik Nuriana (14 bulan), masih bersarang empat jarum masing-masing sepanjang 4 cm. Benda tajam tersebut tertanam pada paha kiri, dekat kantong kemih, di bawah pusar, dan di bawah paru-paru.
Keterangan adanya benda aneh di dalam tubuh bocah itu dituangkan dalam hasil analisis dokter spesialis radiologi RSUD Subang, dr. R. Adianto Sp.R.. Keterangan tersebut dilengkapi dua lembar hasil foto rontgen yang diambil dari dua sudut berbeda yakni bagian atas dan samping tubuh Erik Nuriana.
Kendati demikian, pihak RSUD belum menjelaskan bagaimana benda berbahaya itu bisa masuk ke tubuh anak balita. “Kami masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan tentang kasus ini,” ujar Direktur RSUD, dr. H. Nunung Suhaeri, M.A.R.S., didampingi Kabid Pelayanan Medik dr. Hj. Dwinan Machyawati, M.A.R.S., ketika dihubungi di kantornya, Senin (23/5).
Menurut dr. Nunung, pihaknya baru menemukan kasus kesehatan seperti dialami oleh Erik, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menanganinya. “Kami akan konsultasi dengan dokter medik yang menangani Erik, apakah dia bisa dibedah di sini atau tidak. Jika tidak, mungkin akan kami rujuk ke RSHS,” kata dr. Nunung.

Senin, 18 April 2011

Pemerintah Luncurkan Jampersal untuk Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi


Untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 khususnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, tahun ini Kementerian Kesehatan meluncurkan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Tujuannya untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan; meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan; meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan; meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir; serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.


Peserta program Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari) dan bayi baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki jaminan biaya kesehatan. Peserta program dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (RS) di kelas III yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota.

Pelayanan Jampersal ini meliputi pemeriksaan kehamilan ante natal care (ANC), pertolongan persalinan, pemeriksaan post natal care (PNC) oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya), faskes swasta yang tersedia fasilitas persalinan (Klinik/Rumah Bersalin, Dokter Praktik, Bidan Praktik) dan yang telah menanda-tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota. Selain itu, pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan persalinan dengan penyulit dan komplikasi dilakukan secara berjenjang di Puskesmas dan RS berdasarkan rujukan.
Dalam Kebijakan Operasional sebagaimana tercantum dalam SK Menkes No. 515/Menkes/SK/III/2011 tentang Penerima dana Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota tahun anggaran 2011 diatur beberapa poin, diantaranya pengelolaan Jampersal di setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).    
Pengelolaan kepesertaan Jampersal merupakan perluasan kepesertaan dari program Jamkesmas yang mengikuti  tata kelola kepesertaan dan manajemen Jamkesmas, namun dengan kekhususan dalam hal penetapan pesertanya.
Sementara pelayanannya diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan Jaringannya) didanai berdasarkan usulan rencana kerja (Plan Of Action/POA) Puskesmas. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan swasta dibayarkan dengan mekanisme klaim. Klaim persalinan didasarkan atas tempat (lokasi wilayah) pelayanan persalinan dilakukan.
Dana untuk pelayanan Jamkesmas termasuk Jampersal merupakan satu kesatuan (secara terintegrasi) disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Jamkesmas di wilayahnya dan Rekening RS untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (pemerintah dan swasta).

Pembayaran untuk pelayanan Jaminan Persalinan dilakukan dengan cara klaim untuk  Pembayaran di faskes Tingkat Pertama. Sementara pembayaran di fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan dengan cara klaim, didasarkan paket INA-CBGs (Indonesia-Case Base Groups) dahulu INA-DRG.
Informasi lebih rinci  tentang program Jampersal dapat dilihat pada situs www.ppjk.depkes.go.id atau menghubungi Sekretariat Tim Pengelola Pusat Jamkesmas Telp. 021.5221229; Fax . 021.52922020.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 5223002, 52921669, Call Center: 021-500567,      021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.idThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it (Sumber : KEMKES RI)

Sulsel masih butuh 1.927 tenaga perawat dan 5.497 tenaga bidan


Rasio tenaga keperawatan di Sulsel hingga tahun 2009 sebesar 94,36 per 100.000 penduduk. Namun bila dirinci menurut jenisnya maka di Sulsel, pada tahun yang sama tercatat jumlah perawat sebanyak 7.859 orang dengan jumlah lulusan terbanyak berasal dari D-3 keperawatan (58,27%) dan SPK sebesar 29,21%. Proporsi tenaga perawat 61,12% dari seluruh tenaga kesehatan. Bila dibandingkan dengan target pencapaian IIS 2010 sebesar 117,5 per 100.000 penduduk maka Sulsel belum mencapai target atau masih butuh sekitar 1.927 tenaga perawat.

Sedangkan jumlah tenaga bidan sebanyak 2.829 orang atau dengan proporsi sebesar 16,17% dari seluruh tenaga kesehatan, sementara rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk adalah sebesar 33,96 per 100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target pencapaian IIS 2010, Sulsel masih sangat membutuhkan tenaga bidan karena target hingga 2010 adalah 100 per 100.000 penduduk khususnya dalam memenuhi pos kesehatan desa atau Sulsel masih butuh kira-kira 5.497 tenaga bidan.

RS Pirngadi mulai jalankan Jaminan Persalinan (Jampersal)


MEDAN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan mulai menjalankan program jaminan persalinan (Jampersal) gratis. Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi Fauziah Syahnan mengatakan, dijalankannya program Jampersal tersebut sesuai peraturan Menteri Kesehatan.

"Jadi kita siap melayani warga yang menjalani persalinan di rumah sakit ini,” katanya sore ini.

Dia menuturkan, untuk sistem pengklaiman dengan memakai sistem INA-CBG (Indonesia Cash Back Group) atau dengan sistem paket pembiayaan kesehatan. Namun bagi mereka yang menjalani persalinan ini harus ada rujukan dari Puskesmas, kecuali sifatnya emergency seperti kematian janin dalam kandungan.

Dewi menjelaskan, sebagai tindaklanjut dijalankannya program Jampersal tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi di bagian persalinan rumah sakit itu.

"Kita juga mengimbau kepada masyarakat yang ikut dalam Jampersal untuk membawa KTP/KK ketika akan bersalin. KarenaKK atau KTP itu untuk memudahkan pendataan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi mengatakan, saat ini untuk sementara baru Puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang dapat menjalankan program Jampersal tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya penjelasan yang rinci untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

"Jangan nanti peraturannya menjadi multi tafsir. Sementara pelaksanaannya baru di rumah sakit pemerintah dan puskesmas saja,” ucapnya. Edwin menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengeluarkan edaran untuk seluruh RS provider, termasuk klinik untuk merealisasikan Jampersal, sambil menunggu kepastian arahan kebijakan Kementerian Kesehatan.

DPRD perjuangkan Jamkesmas


MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara melalui Komisi E bidang Kesejaheraan dan Sosial saat ini tengah berupaya memperjuangkan jaminan kesehatan  masyarakat (Jamkesmas) yang selama ini belum tertampung dalam program yang sudah ada.

“Target kami mulai tahun depan seluruh masyarakat Sumut sudah memiliki jaminan kesehatan,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut, Aduhot Simamora, sore ini, seraya menyebutkan, sejauh ini program jaminan kesehatan yang ada belum mampu menampung seluruh masyarakat di daerah itu.

PNS, TNI, dan Polri, karyawan BUMN dan karyawan-karyawan perusahaan swasta besar tentu sudah memiliki jaminan kesehatan semisal dalam bentuk Askes (asuransi kesehatan). Selain itu, juga ada program Jamkesmas dan Jamkesda, tapi faktanya belum seluruh masyarakat Sumut tertampung dalam program jaminan kesehatan.

Karenanya, Komisi E bertekad memperjuangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumut yang selama ini belum tertampung jaminan kesehatan yang sudah ada. “Setidaknya ada tiga juta dari total 13,4 juta jiwa warga Sumut belum punya jaminan kesehatan. Makanya kita akan memperjuangkan anggaran untuk itu,” jelas Simamora.

Perihal besaran dana yang dibutuhkan untuk program jaminan kesehatan tersebut, anggota Komisi E DPRD Sumut Nurhasanah sebelumnya menyebut setidaknya dibutuhkan sekitar Rp60 miliar per tahun.

Dana sebesar itu, menurut dia, akan diperuntukkan bagi masyarakat Sumut yang belum terjangkau program jaminan kesehatan, yakni untuk mengklaim biaya-biaya perobatan kelas tiga di rumah sakit yang ditunjuk.

Ia mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Sumut belum (Pemprovsu) memprogramkan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya, meski salah satu visi-misi yang diusung pasangan gubernur dan wakil gubernur adalah “rakyat tidak sakit”.

“Dalam hal ini kita tertinggal dibanding sejumlah provinsi lain, termasuk dengan Sulawesi Selatan dan bahkan Aceh yang justru sudah menerapkannnya. Karenanya kami berharap program serupa juga sudah kita terapkan di Sumut mulai tahun depan,” katanya.

Untuk memuluskan rencana tersebut, jajaran Komisi E berencana bertemu langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut,  Gatot Pujo Nugroho. “Kita akan menemui Plt Gubernur. Kami optimistis akan didukung, karena program ini juga untuk menunjang pencapaian visi misi yang beliau usung bersama Syamsul Arifin dalam pilgub 2008,” ujar Nurhasanah.

Senin, 04 April 2011

ASI Eksklusif Membuat Bayi Lebih Cerdas


BANYAK bayi yang tak mendapat kesempatan air susu ibu (ASI) eksklusif hingga usia 24 bulan. Sebab, ibu-ibu mereka mungkin harus membagi waktu antara keluarga dan bayi. Selain itu, maraknya promosi susu formula membuat banyak ibu memilih memberikan minuman pengganti itu kepada bayi.

Padahal, banyak penelitian yang mengungkapkan betapa pentingnya ASI ekslusif. Selain nutrisinya yang membuat perkembangan otak bayi lebih optimal, peneliti menyatakan ASI dapat menekan angka kematian dini. Tak hanya itu, pemberian ASI pun terbukti mempererat hubungan emosional antara bayi dengan sang bunda.

* Kecerdasan bayi kian meningkat
Peneliti dari Durham University Inggris, Robert Burton, membandingkan masa kehamilan dan menyusui pada 128 spesies mamalia yang menyusui dan manusia. Rusa misalnya, memiliki masa kehamilan 7 bulan dan menyusui 6 bulan. Sedangkan manusia hamil selama 9 bulan dan rata-rata 24 bulan menyusui anak-anaknya. Ternyata ukuran otak rusa enam kali lebih kecil ketimbang manusia.

"Salah satu poin pentingnya adalah, temuan ini sesuai dan menguatkan panduan WHO yang menganjurkan ASI ekslusif diberikan sekurang-kurangnya selama 18 bulan hingga 2 tahun," ujar Burton baru-baru ini.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan terhadap 14.000 anak usia balita menunjukkan hasil yang hampir sama. Makin lama mendapatkan ASI eksklusif, tingkat kecerdasan anak cenderung lebih tinggi terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Namun, belum semua ibu memiliki kesadaran untuk memberikan ASI eksklusif selama 24 jam. Di Inggris, 22 persen ibu tak pernah menyusukan anaknya sama sekali.

* Dapat menekan angka kematian bayi
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan pemberian ASI di Indonesia memprihatinkan saat ini. Hanya 15,3 persen bayi Indonesia yang menyusu hingga usia 6 bulan. Ibu-ibu Indonesia lebih sering memberikan susu formula pada anak mereka. Padahal, pemberian ASI ekslusif dapat menekan angka kematian bayi.

"Rendahnya pemberian ASI merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kualitas sumber daya manusia secara umum", kata dr Budiharja, DTM&H, MPH, Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes dalam acara seminar tentang Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif Bagi Bayi dalam Mendukung MDGs di Jakarta.

Ia memperkirakan setiap jam ada 17 bayi yang meninggal dan ini sangat memprihatikan. Menurutnya, angka-angka itu bukan sekadar statistik, tapi menunjukkan nyawa yang sebenarnya bisa diselamatkan. ASI eksklusif bisa mengurangi kematian bayi secara bermakna.

Hambatan dalam pemberian ASI eksklusif, kata dr Budiharja, adalah maraknya promosi dari susu formula, kurangnya fasilitas bagi ibu yang bekerja untuk menyusui atau memerah ASI bagi bayi.

* Meningkatkan hubungan emosional bayi dan bunda

Pemberian ASI tidak hanya bermanfaat untuk nutrisi bayi, tapi bisa membentuk perkembangan emosional. Selama dalam dekapan bunda, bayi langsung mendapatkan kehangatan, kasih sayang, dan rasa aman. Kira-kira 80 persen perkembangan otak anak dimulai sejak masih di dalam kandungan sampai usia 3 tahun.

“Dibutuhkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan bisa diteruskan sampai anak berusia 2 tahun," imbuh di Budiharja.

* Nutrisi ASI lebih banyak ketimbang susu formula
Sementara IGAN Pratiwi selaku Ketua Satgas ASI IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) mengungkapkan ASI diperlukan untuk perkembangan otak sedangkan formula lebih kepada otot.

Komposisi gizi ASI dan formula jelas berbeda, meskipun belakangan banyak formula yang dibuat sebisa mungkin meniru komposisi ASI.  Pada susu sapi kadar proteinnya lebih tinggi yaitu 3,4 persen, sedangkan ASI hanya 0,9 persen. Kadar laktosa di dalam ASI lebih tinggi, yaitu 7 persen sedangkan di dalam susu sapi sebesar 4,8 persen.

Menurut dr Pratiwi, laktosa sangat penting dalam proses pembentukan myelin otak. Myelin ini berfungsi untuk mengantarkan rangsangan yang diterima oleh bayi. Saat menyusu, si kecil juga menerima rangsangan pada inderanya, seperti mencium bau ibunya serta mendengar dan merasakan napas ibu.

AA dan DHA yang terkandung di dalam ASI juga dilengkapi dengan enzim lipase sehingga bisa dicerna oleh tubuh bayi, sedangkan pada susu formula memang ada AA dan DHA tapi tidak ada enzimnya. Hal ini karena enzim lipase baru dibentuk saat bayi berusia 6-9 bulan.

Manfaat lain dari ASI yang tidak didapatkan dari susu formula adalah kandungan kolostrum yang keluar di awal-awal menyusu. Kolostrum yang keluar saat bayi menyusu mengandung 1-3 juta leukosit (sel darah putih) dalam 1 ml ASI.(go4/***)

Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia Masih Rendah

Jumat, 1 April 2011

JAKARTA (Suara Karya): Pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan di Indonesia masih sangat rendah, sekitar 15,3 persen. Kondisi itu bisa menjadi ancaman bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada masa depan.
"Hambatan dalam pemberian ASI eksklusif karena faktor sosial budaya, minimnya pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat akan pentingnya ASI," kata Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat-Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budihardja, dalam seminar tentang ASI di Jakarta beberapa hari lalu.
Menurut Budihardja, kondisi itu makin diperparah oleh maraknya promosi dari produsen susu formula yang mengklaim produknya setara dengan kualitas ASI. Akibatnya, banyak ibu yang tergoda memberikan susu formula kepada bayinya. Ironisnya, jajaran kesehatan juga justru mendukung pemberian susu formula ketimbang pemberian ASI.
"Kita akan terus ingatkan kepada para bidan agar malu menjual susu formula di kliniknya. Mereka juga diminta untuk mendukung program ASI eksklusif ini," ucapnya.
Hal lainnya, menurut Budihardja, pemerintah akan terus mendorong perusahaan untuk menyediakan fasilitas khusus bagi para ibu menyusui atau memerah ASI-nya. Sebab, bukan rahasia lagi jika tiga bulan setelah masa cuti melahirkan selesai, satu dilema dihadapi ibu bekerja yang kesulitan memberikan ASI bagi bayinya atau tidak ada kulkas untuk tempat menyimpan ASI yang diperah.
"Akibatnya, para ibu bekerja ini dengan terpaksa memberikan susu formula kepada bayinya setelah tiga bulan cuti," tuturnya.
Budihardja mengatakan, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ASI yang sedang disusun, pemerintah akan mengatur mengenai promosi atau iklan dari susu formula, termasuk melarang petugas kesehatan bekerja sama dengan produsen susu.
"RPP akan menjadi bahan regulasi utama bagi promosi susu formula. Akan dipikirkan bagaimana caranya (melakukan pembatasan)," ujarnya.
Dikatakan, dalam RPP yang sedang mengalami harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM itu juga akan diatur mengenai ruang menyusui atau ruang laktasi di perusahaan yang harus dilengkapi dengan keberadaan lemari pendingin (kulkas) untuk menyimpan ASI perahan.
Budiharja menuturkan, pemberian ASI bukan hanya persoalan kaum perempuan saja, tapi laki-laki juga memiliki peran dan bisa memberikan spirit sebagai agen perubahan (agent of change).
Budiharja menjelaskan pentingnya ASI sebab 80 persen perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 3 tahun yang dikenal dengan periode emas.
Karena itu, sangat penting untuk mendapatkan ASI yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Pemberian ASI eksklusif dilakukan selama enam bulan dan dapat dilanjutkan hingga dua tahun. (Tri Wahyuni)

Rabu, 02 Februari 2011

Waspada !! Cacingan Membuat Kecerdasan Anak Turun

read more
Waspada! Cacingan Membuat Kecerdasan Anak Turun
Penularan penyakit cacingan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar Kesehatan Anak Universitas Indonesia, Saleha Sungkar, mengatakan, penyakit cacingan yang biasa ditemui di wilayah tropis termasuk Indonesia, ternyata mampu menurunkan kualitas kecerdasan otak jika tidak segera ditangani dengan serius.
"Ancaman penyakit cacingan pada generasi penerus perlu ditangani secara serius, konsisten dan berkesinambungan sebab cacingan menyebabkan anak kekurangan gizi, anemia dan kecerdasan mereka menurun," kata Saleha di Jakarta, Senin.
Menurut Saleha di wilayah tropis seperti Indonesia cacing usus yang sering ditemukan adalah cacing gelang (Ascaris Lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris Trichiuria) serta cacing tambang (Necator Americanus dan Ancylostoma Duodenale).
"Cacing menyebabkan diare, menyerap gizi, vitamin, serta darah si anak dan dapat menimbulkan pendarahan usus sehingga anak akan mengalami hambatan perkembangan fisik dan kecerdasan," kata Saleha.
Oleh karena itu, menurut dia, pengendalian cacing merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan kualitas SDM di negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan memulai meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut.

Selasa, 01 Februari 2011

Menteri Kesehatan Akan Umumkan Susu Formula Berbakteri

read more  
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan akan melaksanakan perintah Mahkamah Agung, yang menjatuhkan hukuman kepadanya supaya mengumumkan merek susu formula yang mengandung bakteri Enterobacter sakazakii.

"Kami akan turuti," kata Endang di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/2).
Namun, merek susu formula yang akan diumumkan itu hanya terkait dengan hasil penelitian dr Sri Estuningsih dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2003 lalu. "Tentunya susu yang diteliti itu ada batas waktu konsumsinya," kata dia.

Selasa, 25 Januari 2011

Persoalan Kesehatan di Indonesia Timur Tertinggal


JAKARTA, KOMPAS.com — Separuh dari jumlah ibu melahirkan di Indonesia bagian timur masih mempertaruhkan nyawa lebih besar. Pasalnya, sekitar separuh persalinan belum ditolong tenaga kesehatan yang kompeten, seperti bidan atau dokter.
Persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan di daerah seperti Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua masih minim atau di bawah 60 persen.
Sebagai gambaran, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2010, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada bayi berusia 0-11 tahun di Maluku Utara hanya 26,6 persen, Maluku sebesar 48,7 persen, Sulawesi Tengah 50,3 persen, Papua Barat 54,3 persen, Kalimantan Tengah 56,4 persen, dan Papua 57 persen.
Padahal, cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan persentase persalinan yang aman. Jika ibu mengalami komplikasi persalinan, penanganan atau pertolongan pertama pada rujukan dapat segera dilakukan.
Target MDGs
Dalam paparan Menteri Kesehatan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Sri Indrawati, Senin (24/1/2011), penurunan angka kematian ibu merupakan target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang membutuhkan kerja keras dalam pencapaiannya. Pada 2015, ditargetkan angka kematian ibu menurun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Situasi saat ini, angka kematian ibu masih 228 per 100.000 kelahiran hidup.
Hal ini tak lepas dari pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil yang masih di bawah target. Bahkan, disparitas antarwilayah masih tinggi. Di Yogyakarta, misalnya, pertolongan oleh tenaga kesehatan sudah 98 persen (terbaik). Selain itu, persalinan yang dilakukan di rumah juga relatif masih tinggi.
”Jaminan persalinan bagi 2,5 juta ibu hamil yang akan segera dimulai diharapkan dapat membuka akses ke fasilitas dan tenaga kesehatan sehingga menurunkan angka kematian ibu nantinya,” ujar Sri dalam acara seminar nasional bertema ”Peran Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium”. Kegiatan itu diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia.
Selain itu, untuk daerah tertinggal dan terpencil, pemerintah akan mengadakan peningkatan fasilitas di 99 puskesmas dan jaringannya, penempatan tenaga kesehatan sebanyak 2.445 orang di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan.
Dalam makalah, Subandi Sardjoko selaku Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, pencapaian target penurunan angka kematian ibu tidak mudah karena banyaknya variabel terkait. ”Beberapa faktor di antaranya ialah akses, tenaga terbatas, dan kesadaran akan kesehatan ibu yang masih rendah turut memengaruhi,” ujar Fitriyah dari Bappenas yang membacakan makalah Subandi.
Salah satu variabel penting lainnya ialah keterlibatan dan partisipasi ibu dalam pengambilan keputusan. ”Selama ini, perempuan tidak punya hak untuk menentukan hendak melahirkan di mana, akan punya anak kembali atau tidak,” tuturnya.
Tidak sepenuhnya keputusan berada di tangan ibu menyebabkan terlambatnya ibu mendapatkan pertolongan. Untuk itu, diperlukan partisipasi ibu melalui pendidikan kesehatan reproduksi, suami siaga, dan masyarakat untuk membantu jika suami sedang tidak di rumah.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus berperan karena penurunan angka kematian ibu merupakan indikator daerah kesehatan masyarakat. (INE)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More