MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara melalui Komisi E bidang Kesejaheraan dan Sosial saat ini tengah berupaya memperjuangkan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang selama ini belum tertampung dalam program yang sudah ada.
“Target kami mulai tahun depan seluruh masyarakat Sumut sudah memiliki jaminan kesehatan,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut, Aduhot Simamora, sore ini, seraya menyebutkan, sejauh ini program jaminan kesehatan yang ada belum mampu menampung seluruh masyarakat di daerah itu.
PNS, TNI, dan Polri, karyawan BUMN dan karyawan-karyawan perusahaan swasta besar tentu sudah memiliki jaminan kesehatan semisal dalam bentuk Askes (asuransi kesehatan). Selain itu, juga ada program Jamkesmas dan Jamkesda, tapi faktanya belum seluruh masyarakat Sumut tertampung dalam program jaminan kesehatan.
Karenanya, Komisi E bertekad memperjuangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumut yang selama ini belum tertampung jaminan kesehatan yang sudah ada. “Setidaknya ada tiga juta dari total 13,4 juta jiwa warga Sumut belum punya jaminan kesehatan. Makanya kita akan memperjuangkan anggaran untuk itu,” jelas Simamora.
Perihal besaran dana yang dibutuhkan untuk program jaminan kesehatan tersebut, anggota Komisi E DPRD Sumut Nurhasanah sebelumnya menyebut setidaknya dibutuhkan sekitar Rp60 miliar per tahun.
Dana sebesar itu, menurut dia, akan diperuntukkan bagi masyarakat Sumut yang belum terjangkau program jaminan kesehatan, yakni untuk mengklaim biaya-biaya perobatan kelas tiga di rumah sakit yang ditunjuk.
Ia mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Sumut belum (Pemprovsu) memprogramkan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya, meski salah satu visi-misi yang diusung pasangan gubernur dan wakil gubernur adalah “rakyat tidak sakit”.
“Dalam hal ini kita tertinggal dibanding sejumlah provinsi lain, termasuk dengan Sulawesi Selatan dan bahkan Aceh yang justru sudah menerapkannnya. Karenanya kami berharap program serupa juga sudah kita terapkan di Sumut mulai tahun depan,” katanya.
Untuk memuluskan rencana tersebut, jajaran Komisi E berencana bertemu langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. “Kita akan menemui Plt Gubernur. Kami optimistis akan didukung, karena program ini juga untuk menunjang pencapaian visi misi yang beliau usung bersama Syamsul Arifin dalam pilgub 2008,” ujar Nurhasanah.
0 komentar:
Posting Komentar