Pemerintah Luncurkan Jampersal untuk Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 khususnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, tahun ini Kementerian Kesehatan meluncurkan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Tujuannya untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan; meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan; meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan; meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir; serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Peserta program Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari) dan bayi baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki jaminan biaya kesehatan. Peserta program dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (RS) di kelas III yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota.

Pelayanan Jampersal ini meliputi pemeriksaan kehamilan ante natal care (ANC), pertolongan persalinan, pemeriksaan post natal care (PNC) oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya), faskes swasta yang tersedia fasilitas persalinan (Klinik/Rumah Bersalin, Dokter Praktik, Bidan Praktik) dan yang telah menanda-tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota. Selain itu, pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan persalinan dengan penyulit dan komplikasi dilakukan secara berjenjang di Puskesmas dan RS berdasarkan rujukan.
Dalam Kebijakan Operasional sebagaimana tercantum dalam SK Menkes No. 515/Menkes/SK/III/2011 tentang Penerima dana Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota tahun anggaran 2011 diatur beberapa poin, diantaranya pengelolaan Jampersal di setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).    
Pengelolaan kepesertaan Jampersal merupakan perluasan kepesertaan dari program Jamkesmas yang mengikuti  tata kelola kepesertaan dan manajemen Jamkesmas, namun dengan kekhususan dalam hal penetapan pesertanya.
Sementara pelayanannya diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan Jaringannya) didanai berdasarkan usulan rencana kerja (Plan Of Action/POA) Puskesmas. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan swasta dibayarkan dengan mekanisme klaim. Klaim persalinan didasarkan atas tempat (lokasi wilayah) pelayanan persalinan dilakukan.
Dana untuk pelayanan Jamkesmas termasuk Jampersal merupakan satu kesatuan (secara terintegrasi) disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Jamkesmas di wilayahnya dan Rekening RS untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (pemerintah dan swasta).

Pembayaran untuk pelayanan Jaminan Persalinan dilakukan dengan cara klaim untuk  Pembayaran di faskes Tingkat Pertama. Sementara pembayaran di fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan dengan cara klaim, didasarkan paket INA-CBGs (Indonesia-Case Base Groups) dahulu INA-DRG.
Informasi lebih rinci  tentang program Jampersal dapat dilihat pada situs www.ppjk.depkes.go.id atau menghubungi Sekretariat Tim Pengelola Pusat Jamkesmas Telp. 021.5221229; Fax . 021.52922020.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 5223002, 52921669, Call Center: 021-500567,      021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.idThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it (Sumber : KEMKES RI)

Read More

Sulsel masih butuh 1.927 tenaga perawat dan 5.497 tenaga bidan

Rasio tenaga keperawatan di Sulsel hingga tahun 2009 sebesar 94,36 per 100.000 penduduk. Namun bila dirinci menurut jenisnya maka di Sulsel, pada tahun yang sama tercatat jumlah perawat sebanyak 7.859 orang dengan jumlah lulusan terbanyak berasal dari D-3 keperawatan (58,27%) dan SPK sebesar 29,21%. Proporsi tenaga perawat 61,12% dari seluruh tenaga kesehatan. Bila dibandingkan dengan target pencapaian IIS 2010 sebesar 117,5 per 100.000 penduduk maka Sulsel belum mencapai target atau masih butuh sekitar 1.927 tenaga perawat.

Sedangkan jumlah tenaga bidan sebanyak 2.829 orang atau dengan proporsi sebesar 16,17% dari seluruh tenaga kesehatan, sementara rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk adalah sebesar 33,96 per 100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target pencapaian IIS 2010, Sulsel masih sangat membutuhkan tenaga bidan karena target hingga 2010 adalah 100 per 100.000 penduduk khususnya dalam memenuhi pos kesehatan desa atau Sulsel masih butuh kira-kira 5.497 tenaga bidan.

Read More

RS Pirngadi mulai jalankan Jaminan Persalinan (Jampersal)

MEDAN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan mulai menjalankan program jaminan persalinan (Jampersal) gratis. Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi Fauziah Syahnan mengatakan, dijalankannya program Jampersal tersebut sesuai peraturan Menteri Kesehatan.

"Jadi kita siap melayani warga yang menjalani persalinan di rumah sakit ini,” katanya sore ini.

Dia menuturkan, untuk sistem pengklaiman dengan memakai sistem INA-CBG (Indonesia Cash Back Group) atau dengan sistem paket pembiayaan kesehatan. Namun bagi mereka yang menjalani persalinan ini harus ada rujukan dari Puskesmas, kecuali sifatnya emergency seperti kematian janin dalam kandungan.

Dewi menjelaskan, sebagai tindaklanjut dijalankannya program Jampersal tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi di bagian persalinan rumah sakit itu.

"Kita juga mengimbau kepada masyarakat yang ikut dalam Jampersal untuk membawa KTP/KK ketika akan bersalin. KarenaKK atau KTP itu untuk memudahkan pendataan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi mengatakan, saat ini untuk sementara baru Puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang dapat menjalankan program Jampersal tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya penjelasan yang rinci untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

"Jangan nanti peraturannya menjadi multi tafsir. Sementara pelaksanaannya baru di rumah sakit pemerintah dan puskesmas saja,” ucapnya. Edwin menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengeluarkan edaran untuk seluruh RS provider, termasuk klinik untuk merealisasikan Jampersal, sambil menunggu kepastian arahan kebijakan Kementerian Kesehatan.

Read More

DPRD perjuangkan Jamkesmas

MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara melalui Komisi E bidang Kesejaheraan dan Sosial saat ini tengah berupaya memperjuangkan jaminan kesehatan  masyarakat (Jamkesmas) yang selama ini belum tertampung dalam program yang sudah ada.

“Target kami mulai tahun depan seluruh masyarakat Sumut sudah memiliki jaminan kesehatan,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut, Aduhot Simamora, sore ini, seraya menyebutkan, sejauh ini program jaminan kesehatan yang ada belum mampu menampung seluruh masyarakat di daerah itu.

PNS, TNI, dan Polri, karyawan BUMN dan karyawan-karyawan perusahaan swasta besar tentu sudah memiliki jaminan kesehatan semisal dalam bentuk Askes (asuransi kesehatan). Selain itu, juga ada program Jamkesmas dan Jamkesda, tapi faktanya belum seluruh masyarakat Sumut tertampung dalam program jaminan kesehatan.

Karenanya, Komisi E bertekad memperjuangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumut yang selama ini belum tertampung jaminan kesehatan yang sudah ada. “Setidaknya ada tiga juta dari total 13,4 juta jiwa warga Sumut belum punya jaminan kesehatan. Makanya kita akan memperjuangkan anggaran untuk itu,” jelas Simamora.

Perihal besaran dana yang dibutuhkan untuk program jaminan kesehatan tersebut, anggota Komisi E DPRD Sumut Nurhasanah sebelumnya menyebut setidaknya dibutuhkan sekitar Rp60 miliar per tahun.

Dana sebesar itu, menurut dia, akan diperuntukkan bagi masyarakat Sumut yang belum terjangkau program jaminan kesehatan, yakni untuk mengklaim biaya-biaya perobatan kelas tiga di rumah sakit yang ditunjuk.

Ia mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Sumut belum (Pemprovsu) memprogramkan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya, meski salah satu visi-misi yang diusung pasangan gubernur dan wakil gubernur adalah “rakyat tidak sakit”.

“Dalam hal ini kita tertinggal dibanding sejumlah provinsi lain, termasuk dengan Sulawesi Selatan dan bahkan Aceh yang justru sudah menerapkannnya. Karenanya kami berharap program serupa juga sudah kita terapkan di Sumut mulai tahun depan,” katanya.

Untuk memuluskan rencana tersebut, jajaran Komisi E berencana bertemu langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut,  Gatot Pujo Nugroho. “Kita akan menemui Plt Gubernur. Kami optimistis akan didukung, karena program ini juga untuk menunjang pencapaian visi misi yang beliau usung bersama Syamsul Arifin dalam pilgub 2008,” ujar Nurhasanah.

Read More

ASI Eksklusif Membuat Bayi Lebih Cerdas

BANYAK bayi yang tak mendapat kesempatan air susu ibu (ASI) eksklusif hingga usia 24 bulan. Sebab, ibu-ibu mereka mungkin harus membagi waktu antara keluarga dan bayi. Selain itu, maraknya promosi susu formula membuat banyak ibu memilih memberikan minuman pengganti itu kepada bayi.

Padahal, banyak penelitian yang mengungkapkan betapa pentingnya ASI ekslusif. Selain nutrisinya yang membuat perkembangan otak bayi lebih optimal, peneliti menyatakan ASI dapat menekan angka kematian dini. Tak hanya itu, pemberian ASI pun terbukti mempererat hubungan emosional antara bayi dengan sang bunda.

* Kecerdasan bayi kian meningkat
Peneliti dari Durham University Inggris, Robert Burton, membandingkan masa kehamilan dan menyusui pada 128 spesies mamalia yang menyusui dan manusia. Rusa misalnya, memiliki masa kehamilan 7 bulan dan menyusui 6 bulan. Sedangkan manusia hamil selama 9 bulan dan rata-rata 24 bulan menyusui anak-anaknya. Ternyata ukuran otak rusa enam kali lebih kecil ketimbang manusia.

"Salah satu poin pentingnya adalah, temuan ini sesuai dan menguatkan panduan WHO yang menganjurkan ASI ekslusif diberikan sekurang-kurangnya selama 18 bulan hingga 2 tahun," ujar Burton baru-baru ini.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan terhadap 14.000 anak usia balita menunjukkan hasil yang hampir sama. Makin lama mendapatkan ASI eksklusif, tingkat kecerdasan anak cenderung lebih tinggi terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Namun, belum semua ibu memiliki kesadaran untuk memberikan ASI eksklusif selama 24 jam. Di Inggris, 22 persen ibu tak pernah menyusukan anaknya sama sekali.

* Dapat menekan angka kematian bayi
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan pemberian ASI di Indonesia memprihatinkan saat ini. Hanya 15,3 persen bayi Indonesia yang menyusu hingga usia 6 bulan. Ibu-ibu Indonesia lebih sering memberikan susu formula pada anak mereka. Padahal, pemberian ASI ekslusif dapat menekan angka kematian bayi.

"Rendahnya pemberian ASI merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kualitas sumber daya manusia secara umum", kata dr Budiharja, DTM&H, MPH, Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes dalam acara seminar tentang Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif Bagi Bayi dalam Mendukung MDGs di Jakarta.

Ia memperkirakan setiap jam ada 17 bayi yang meninggal dan ini sangat memprihatikan. Menurutnya, angka-angka itu bukan sekadar statistik, tapi menunjukkan nyawa yang sebenarnya bisa diselamatkan. ASI eksklusif bisa mengurangi kematian bayi secara bermakna.

Hambatan dalam pemberian ASI eksklusif, kata dr Budiharja, adalah maraknya promosi dari susu formula, kurangnya fasilitas bagi ibu yang bekerja untuk menyusui atau memerah ASI bagi bayi.

* Meningkatkan hubungan emosional bayi dan bunda
Pemberian ASI tidak hanya bermanfaat untuk nutrisi bayi, tapi bisa membentuk perkembangan emosional. Selama dalam dekapan bunda, bayi langsung mendapatkan kehangatan, kasih sayang, dan rasa aman. Kira-kira 80 persen perkembangan otak anak dimulai sejak masih di dalam kandungan sampai usia 3 tahun.

“Dibutuhkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan bisa diteruskan sampai anak berusia 2 tahun," imbuh di Budiharja.

* Nutrisi ASI lebih banyak ketimbang susu formula
Sementara IGAN Pratiwi selaku Ketua Satgas ASI IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) mengungkapkan ASI diperlukan untuk perkembangan otak sedangkan formula lebih kepada otot.

Komposisi gizi ASI dan formula jelas berbeda, meskipun belakangan banyak formula yang dibuat sebisa mungkin meniru komposisi ASI.  Pada susu sapi kadar proteinnya lebih tinggi yaitu 3,4 persen, sedangkan ASI hanya 0,9 persen. Kadar laktosa di dalam ASI lebih tinggi, yaitu 7 persen sedangkan di dalam susu sapi sebesar 4,8 persen.

Menurut dr Pratiwi, laktosa sangat penting dalam proses pembentukan myelin otak. Myelin ini berfungsi untuk mengantarkan rangsangan yang diterima oleh bayi. Saat menyusu, si kecil juga menerima rangsangan pada inderanya, seperti mencium bau ibunya serta mendengar dan merasakan napas ibu.

AA dan DHA yang terkandung di dalam ASI juga dilengkapi dengan enzim lipase sehingga bisa dicerna oleh tubuh bayi, sedangkan pada susu formula memang ada AA dan DHA tapi tidak ada enzimnya. Hal ini karena enzim lipase baru dibentuk saat bayi berusia 6-9 bulan.

Manfaat lain dari ASI yang tidak didapatkan dari susu formula adalah kandungan kolostrum yang keluar di awal-awal menyusu. Kolostrum yang keluar saat bayi menyusu mengandung 1-3 juta leukosit (sel darah putih) dalam 1 ml ASI.(go4/***)

Read More

Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia Masih Rendah

Jumat, 1 April 2011

JAKARTA (Suara Karya): Pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan di Indonesia masih sangat rendah, sekitar 15,3 persen. Kondisi itu bisa menjadi ancaman bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada masa depan.

"Hambatan dalam pemberian ASI eksklusif karena faktor sosial budaya, minimnya pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat akan pentingnya ASI," kata Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat-Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budihardja, dalam seminar tentang ASI di Jakarta beberapa hari lalu.

Menurut Budihardja, kondisi itu makin diperparah oleh maraknya promosi dari produsen susu formula yang mengklaim produknya setara dengan kualitas ASI. Akibatnya, banyak ibu yang tergoda memberikan susu formula kepada bayinya. Ironisnya, jajaran kesehatan juga justru mendukung pemberian susu formula ketimbang pemberian ASI.

"Kita akan terus ingatkan kepada para bidan agar malu menjual susu formula di kliniknya. Mereka juga diminta untuk mendukung program ASI eksklusif ini," ucapnya.

Hal lainnya, menurut Budihardja, pemerintah akan terus mendorong perusahaan untuk menyediakan fasilitas khusus bagi para ibu menyusui atau memerah ASI-nya. Sebab, bukan rahasia lagi jika tiga bulan setelah masa cuti melahirkan selesai, satu dilema dihadapi ibu bekerja yang kesulitan memberikan ASI bagi bayinya atau tidak ada kulkas untuk tempat menyimpan ASI yang diperah.

"Akibatnya, para ibu bekerja ini dengan terpaksa memberikan susu formula kepada bayinya setelah tiga bulan cuti," tuturnya.

Budihardja mengatakan, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ASI yang sedang disusun, pemerintah akan mengatur mengenai promosi atau iklan dari susu formula, termasuk melarang petugas kesehatan bekerja sama dengan produsen susu.

"RPP akan menjadi bahan regulasi utama bagi promosi susu formula. Akan dipikirkan bagaimana caranya (melakukan pembatasan)," ujarnya.

Dikatakan, dalam RPP yang sedang mengalami harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM itu juga akan diatur mengenai ruang menyusui atau ruang laktasi di perusahaan yang harus dilengkapi dengan keberadaan lemari pendingin (kulkas) untuk menyimpan ASI perahan.

Budiharja menuturkan, pemberian ASI bukan hanya persoalan kaum perempuan saja, tapi laki-laki juga memiliki peran dan bisa memberikan spirit sebagai agen perubahan (agent of change).

Budiharja menjelaskan pentingnya ASI sebab 80 persen perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 3 tahun yang dikenal dengan periode emas.

Karena itu, sangat penting untuk mendapatkan ASI yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Pemberian ASI eksklusif dilakukan selama enam bulan dan dapat dilanjutkan hingga dua tahun. (Tri Wahyuni)

Read More